Home - susnoduadji.com

susnoduadji.com

 
Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
Saya Siap Mati Demi KebenaranItu harga mati. Saya kira amanah dari agama, bahwa saya sampai kapan pun, sesuatu yang benar harus saya katakan benar. Suatu yang salah adalah salah. Itu harga mati
Saya kira solusinya kita perbaiki moral melalui agama seluruh pimpinan negara ini. Sekarang ini kan orang tidak takut lagi sama Tuhan. Mereka tetap Sholat lima waktu tetapi korupsinya jalan terus. Kalau mereka ketemu daging babi muntah muntah, tetapi aspal dan pasir masuk perutPerbaikan Moral
Saya sekarang hanya bisa mengadu kepada Tuhan. Sampai saya memohon pada Allah, cabutlah nyawa saya jika saya melakukan seperti yang dituduhkan pada sayaSaya Hanya Bisa Mengadu Pada AllahLebih baik kita berpisah demi kebenaran, daripada kita bersatu di dalam kebohongan

Home

Susno Duadji Ungkap Ada Mafia Pajak di Mabes Polri

 Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duadji (kiri) dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif (tengah) dan mantan Kepala staf AD, Jend (purn) Tyasno Sudarto (kanan) saat peluncuran buku tentang Susno Duadji berjudul “Mereka Menuduh Saya“ di Galangpress, Yogyakarta, Senin (15/3). Susno mengatakan hingga kini masih banyak indikasi markus atau makelar kasus di dalam lingkungan Mabes Polri. Foto Antara/Regina SafriMantan Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duadji (kiri) dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif (tengah) dan mantan Kepala staf AD, Jend (purn) Tyasno Sudarto (kanan) saat peluncuran buku tentang Susno Duadji berjudul “Mereka Menuduh Saya“ di Galangpress, Yogyakarta, Senin (15/3). Susno mengatakan hingga kini masih banyak indikasi markus atau makelar kasus di dalam lingkungan Mabes Polri. Foto Antara/Regina Safri

Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Susno Duadji kembali membuat sensasi. Setelah meluncurkan buku Bukan Testimoni Susno, jenderal berbintang tiga nonjob itu kini ingin membongkar makelar kasus (markus).

Tak tanggung-tanggung, Susno menyebut adanya markus di Bareskrim, lembaga yang pernah dipimpinnya. “Soal markus itu, saya akan menemui Satgas Pemberantasan Mafia Kasus besok (hari ini, Red) di kantor satgas,” kata Susno di Jakarta kemarin (17/3).

Perwira tinggi kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, tersebut menyatakan siap menjelaskan secara detail. Susno juga siap jika dimintai keterangan oleh institusinya (Polri). “Siap, tentu siap. Akan saya sampaikan kepada penyidik,” tegas alumnus Akpol 1977 tersebut.

Di kompleks Istana Presiden, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memerintah kepala divisi profesi dan pengamanan untuk segera memanggil Susno terkait dugaan adanya markus di internal Bareskrim. Kabareskrim Ito Sumardi juga diminta mengadakan gelar perkara.

“Sudah saya perintahkan tadi pagi kepada propam untuk segera undang Susno. Di satu sisi, saya perintah Kabareskrim untuk gelar perkara lengkap. Temukan ada atau tidak penyimpangan dalam penyidikan kasus itu yang kebetulan (saat itu, Red) Kabareskrim-nya Pak Susno sendiri dan ini disampaikan dia sendiri,” ujar alumnus Akpol 1974 tersebut.

Bambang berharap pemanggilan Susno bisa memperjelas masalah dugaan adanya mafia pajak yang berkongkalikong dengan anggota Polri sebagaimana yang dituduhkan Susno. “Sekarang kami akan meluruskan. Jika sudah ada hasilnya, kami sampaikan terbuka,” tegasnya.

Apakah orang-orang yang dituding Susno akan dipanggil juga? Menurut Kapolri, hal itu bergantung pemeriksaan terhadap Susno. “Ada fakta-fakta apa yang dimiliki (Susno) selama (menjabat) Kabareskrim dulu, sehingga bisa memberi penjelasan. Lalu, kami gelar perkara internal,” jelasnya.

Di Mabes Polri, Kabareskrim Komjen Ito Sumardi menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dugaan adanya markus tersebut. “Kalau memang ada, tentu kami akan melakukan tindakan hukum secara nyata. Siapa pun, baik pihak luar maupun pihak dalam,” tegasnya.

Menurut dia, siapa pun yang melaporkan adanya markus di internal Polri akan ditindaklanjuti. Pengusutan dugaan pelanggaran pidana kasus tersebut berada di bawah Wakapolri Komjen Pol Yusuf Manggabarani. “Kami tindak lanjuti, apakah benar atau tidak. Makanya, sekarang dari internal, dari divisi propam, dipimpin Pak Wakapolri dan Irwasum (Komjen Pol Nanan Soekarna),” ungkap jenderal berbintang tiga tersebut.

Ito menegaskan, Polri sangat berkomitmen memberantas markus di tubuh kepolisian. “Polri juga tidak mau kalau dibilang ada markus, kami diam saja. Kami tidak mau,” ujarnya.

Dalam pernyataannya kepada media sebelumnya, Komjen Susno Duadji menyebut ada tiga orang penting yang melakukan praktik makelar kasus dalam penanganan kasus money laundering dan dugaan pidana korupsi. Menurut dia, kasus itu terjadi saat Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengusut dugaan kasus money laundering yang dilakukan seorang inspektur jenderal pajak bernama Gayus Tambunan ( GT).

“Di rekening dia, berdasar hasil penelusuran sebuah instansi, masuk aliran dana mencurigakan senilai lebih dari Rp 25 miliar,” ungkap Susno. Aliran dana mencurigakan berbentuk dolar dan rupiah yang masuk ke rekening GT itu lantas diselidiki Bareskrim.

Dari hasil penelusuran Bareskrim, GT diduga melakukan kejahatan pencucian uang (money laundering) senilai Rp 400 juta. Dari pengembangan penyidikan kasus, ditemukan adanya kasus kejahatan korupsi dana wajib pajak senilai Rp 25 miliar.

Susno pun memerintah direktur II ekonomi khusus kala itu, Brigjen Edmon Ilyas, untuk memprioritaskan pengusutan kasus tersebut hingga tuntas. Uang Rp 25 miliar yang diduga sebagai hasil kejahatan itu pun dibekukan Susno.

Setelah tak lagi menjabat Kabareskrim, Susno mengecek perkembangan kasus tersebut. Ternyata, kasus Rp 25 miliar itu tidak dilanjutkan. “Uang tersebut ternyata dicairkan,” katanya.

Uang itu diakui sebagai milik pengusaha berinisial AK. “Dia dibekingi orang kuat,” tegasnya. Menurut logika Susno, jika Kabareskrim bisa dilangkahi, tentu orang yang menjadi beking berlevel di atas Kabareskrim.

Uang Rp 25 miliar tersebut, kata Susno, akhirnya dinyatakan sebagai milik pengusaha yang dititipkannya di rekening GT untuk dana pembelian sebidang tanah. “Uang (Rp 25 miliar) itu ternyata dibagi-bagi oleh mereka. Karena itu, uang tersebut dibuat sebagai milik pengusaha. Saya nggak bisa bilang mereka masing-masing dapat berapa dan siapa-siapa saja yang menerima. Nanti saya dibilang nuduh lagi,” ujar Susno.

Dalam penjelasan resmi Polri, penyidikan kasus GT tersebut sekarang sudah disidangkan di PN Tangerang dalam kasus pencucian uang. GT disidik Polri berdasar hasil penyelidikan atas adanya transaksi keuangan yang tidak wajar Rp 5,4 miliar.

Penyidikan dimulai pada 27 Juli 2009. Dalam penyidikan, telah dilakukan penelitian terhadap aliran dana yang terkait dengan rekening tersangka dan diperoleh petunjuk adanya tindak pidana pencucian uang, mengalihkan ke rekening deposito yang melibatkan tersangka GT.

Lalu, 5 Oktober 2009, berkas perkara dikirim ke kejaksaan. Pada 21 Oktober 2009, berkas perkara dikembalikan kejaksaan (P-19) untuk diperbaiki dengan petunjuk bahwa jumah barang bukti uang yang bisa disita sebesar Rp 370 juta dan jumlah tersebut wajib disita/diblokir penyidik.

Pada 23 Oktober 2009, berkas perkara dikirim kembali oleh penyidik ke kejaksaan setelah diperbaiki sesuai petunjuk jaksa. Pada 23 Oktober 2009, berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh jaksa. Pada 3 November 2009, berkas perkara berikut tersangka GHPT dikirim ke kejaksaan dan disidangkan. (sof/rdl/zul/jpnn/c5/iro)

Pembelaan Susno Duadji (Duplik)

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM,
ASSALAMUALLAIKUM WAROKHMATULLAHI WABARROHKATU

Yang Mulia Majelis hakim,
Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,
Yang saya banggakan Tim Advokat Susno Duadji,
Yang saya hormati Panitera,
Yang saya hormati Rekan-rekan wartawan,
Hadrin yang saya muliakan,
Dan rasa hormat khusus saya sampaikan kepada Anak Bangsa yang merindukan kebenaran dan keadilan yang dengan setia menyaksikan dan memantau jalanya persidangan ini.


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmadnya kepada kita berupa nikmat kesehatan, dan keimanan sehingga kita dapat mengikuti, menyaksikan, dan memantau jalanya persidangan yang mulia ini.


Yang Mulia Majelis Hakim dan Hadirin yang saya hormati,
Perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan rasa hormat, penghargaan yang tinggi, dan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memimpin dan menyidangkan perkara yang didakwakan kepada saya secara profesional, arif, bijak, sabar, tekun, dan penuh kewibawaan dalam rangka mencari kebenaran materil guna menegakan kebenaran dan keadilan yang dipertanggung jawabkan kepada Sang Khaliq Allah Swt, Tuhan semesta alam yang merupakan Hakim Yang Maha Adil .


Ijinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan Duplik atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 yang lalu.


Awalnya saya beranggapan bahwa Replik yang akan disampaikan oleh JPU adalah Replik yang disusun secara ilmiah, sistematis, argumentatif, berlandaskan yuridis
dan didukung oleh fakta serta alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagai tolak ukur pembuktian dalam rangka menanggapi pointer-pointer Pleidooi yang telah kami sampaikan pada sidang hari Kamis tanggal 24 Febuari 2011 yang lalu.
Namun, begitu saya menyimak dengan cermat Replik yang dibacakan oleh Tim JPU, saya sangat kaget karena jauh dari anggapan saya.
Pointer-pointer yang kami sampaikan dalam Naskah pembelaan tidak  ditanggapi secara ilmiah, argumentatif,  berlandaskan yuridis dan didukung oleh fakta serta alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagai tolak ukur pembuktian dalam rangka mencari kebenaran materiel yang berkeadilan.

Saya tak mengerti mengapa Tim JPU lebih senang membuang energi untuk mengurai makna kata " rekayasa "  dan kata " dholim "  padahal kedua kosa kata tersebut sudah sangat dimi maknanya manakala dipadankan dengan pokok perkara ini.

Semakin tidak mengerti lagi setelah mendengar dan mebaca Replik bahwa JPU mengangkat dua nama pendekar penegak hukum Republik negeri ini, yaitu Almarhum Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso dan Mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa, yang tersirat dibandingkan dengan diri saya.
Namun sayang uraiannya tidak jelas dan tidak tuntas sehingga sulit memahami apa
maksudnya dan apa tujuanya memasukan kedua nama tersebut ke dalam Replik, oleh karenanya tidak perlu saya tanggapi lebih rinci.

Semakin terbukti apa yang saya sampaikan dalam pleidooi saya pada tanggal 24 Febuari 2011 yang lalu bahwa JPU terlalu "mendewakan" Sjahrir Djohan dan Maman Abdulrachman Pasya, saya katakan demikian karena dengan tegas JPU menyebut Sjahrir Djohan adalah "ksatria" dan saya disuruh untuk mencontoh Sjahrir Djohan.
Tanggapan saya adalah sebagai berikut :
Kstaria sangat erat kaitanya dengan sikap dan perilaku dari sesorang yang berprilaku baik yang patut diteladaani.
Dalam lingkungan Militer dan Kepolisian sikap ksatria dilukiskan dengan perilaku ; jujur, berani, bertanggung jawab, menjaga kehormatan, adil, rela berkorban, suka menolong.

Apakah sikap dan perilaku Sjahrir djohan dapat dikatakan sebagai sikap dan perilaku seorang kstaria ?
Saya kira tidak perlu saya jelaskan karena  siapa Sjahrir djohan, bagaimana sikap dan perilaku Sjahriri djohan sudah menjadi pengetahuan umum.

Apakah masyarakat sependapat dengan JPU yang menyatakan bahwa Sjahriri djohan adalah seorang " kstaria "  ?
Untuk menjawab pertanyaan ini secara jujur dan objektif dilampirkan dalam duplik ini  pendapat dan komentar masyarakat pada berbagai media online yang pada umumnya menyatakan bahwa Sjahriri djohan adalah Mafia Hukum dan Pembohong.

Sehingga timbul pertanyaan ; Tolak ukur apa yang dipakai oleh JPU sehingga menyimpulkan bahwa Sjahrir djohan adalah seorang " kstaria "

Terkait dengan pernyataan sdr JPU yang meminta saya agar mencontoh Sjahriri djohan, dengan tegas saya nyatakan bahwa sampai titik darah penghabisan permintaan tersebut tidak akan saya penuhi, dan silahkan Sdr JPU untuk mencotoh sikap dan perilaku Sjahrir djohan.

Saya yakin masih banyak Jaksa di Republik ini yang berpikiran sehat , yang punya integritas, cerdas dan jujur dan pasti mereka tidak akan mau mengikuti anjuran Tim JPU perkara ini dengan menjadikan dan mencontoh " kstaria " model Sjahrir djohan.


Yang Mulia Majelis Hakim,
Tim JPU, Tim Advokad dan hadirin yang saya hormati,

Berikut saya akan menanggapi Replik JPU pada halaman 5 alenia paling bawah :
" Kita semua dapat bertanya kepada masyarakat pada umumnya, yakinkah saudara bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang Rp 500 juta dari Sjahrir Djohan atau bertanya apakah pemotongan anggaran Polda Jabar benar-benar dilakukan oleh Terdakwa ? Sungguh ! Hati nurani mereka akan menjawab dengan logika sederhana Yakin ! Peristiwa itu benar-benar terjadi "

Tanggapan saya sebagai berikut :
Tuduhan JPU tersebut di atas sungguh kejam dan keji , karena TIDAK DIDUKUNG dengan BUKTI,  tuduhan yang tidak didukung dengan bukti itu sama dengan fitnah.
Perbuatan menuduh tanpa bukti itu adalah REKAYASA, memaksakan kehendak untuk menuruti rekayasa itu adalah REKAPAKSA.

Mari kita buktikan apakah tuduhan JPU tersebut di atas BENAR atau FITNAH ?

Rakyat Indonesia tidak bodoh, mereka pintar bahkan jauh lebih pintar dari kita, mereka kritis dan tidak bisa dibodohi.
Hanya orang bodoh dan orang yang tidak mau melihat kenyataan saja yang merasa dirinya pintar dan menganggap rakyat bodoh.

Menanggapi hal ini, Saya heran !  Apakah JPU sudah prustasi sehingga kehilangan akal sehat untuk membuktikan dakwaanya.
Mestinya membuktikan unsur pasal yang didakwakan dilakukan berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku, sesuai dengan standar alat bukti yang diakui oleh undang-undang, bukan dengan main fitnah.

Fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah saya dan Tim Advokad sampaikan pada pleidooi di persidangan pada tanggal 24 Febuari 2011 yang lalu, bahwa :
Petama TIDAK ADA SATU ALAT BUKTIPUN yang membuktikan bahwa saya telah menerima uang dari Sjahriri djohan sebesar Rp 500 Juta di rumah Jl. Abusirin No 2 B pada tanggal 4 Desember 2008, kecuali keterangan satu orang yaaitu sdr Sjahrir djohan yang tentunya tidak bisa dikatagorikan sebagai alat bukti ( vide pasal 185 KUHAP ).
Kedua justeru terungkap fakta tentang segudang KEBOHONGAN Sjahriir djohan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pleidooi tanggal 24 Febuari 2011 yang lalu.

Terhadap Statment kosong JPU ini saya tidak mau debatable, saya akan kemukakan BUKTI berupa tanggapan dan komentar masyarakat sebagai berikut :
Pertama tanggapan dan komentar melalui media online detik.comtribunenews.com,  rakyatmerdeka.commediaindonesia.com,kompas.com, dan metronews. dimana sampling berita yang diambil secara acak, dengan hasil sebagai berikut ;  jumlah media  6 ( enam ), jumlah judul berita ........ (     ), jumlah penanggap/kometator ...... (  ), pendukung/penanggap yang kontra  ...  (   % ), pendukung/penanggap Pro ...... (   % ).   Yang dimaksud dengan Pro adalah penanggap/komentator yang menyatakan Susno duadji tidak bersalah, Susno duadji korban rekayasa, Susno duadji harus disupport, dan Susno duadji harus dibebaskan.
Kedua facebook account dukung Susno duadji untuk kebenaran  dengan pendukung sebanyak 315.937 ( Posisi pada tanggal 8 Febuari 2011
Ketiga facebook account Susno duadji  dengan pendukung sebanyak 23.748 ( posisi tanggal 8 Febuari 2011 )
Keempat surat dukungan dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, Pemuda< Akademisi.
Kelima Statment dukungan dari tokoh Formal dan Informal tingkat Nasional yang disampaikan melalui berbagai media seperti yang saya lampirkan pada duplik ini.

Bukti tersebut di atas saya sampaikan dalam rangka membantah tuduhan JPU yang yang kejam dan keji tanpa dilandasi alat bukti yang syah.
Saya sangat sadar bahwa forum ini adalah Forum Sidang yang mulia oleh karenanya kita tidak boleh sembarang bicara apalagi sembarang menuduh tanpa adanya bukti.



Yang Mulia Majelis hakim,
Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,
Yang saya banggakan Tim Advokat Susno Duadji,
Dan anak bangsa pecinta kebenaran dan keadilan

Berikut saya akan menanggapi Replik JPU seperti yang tertera pada halaman 8 dan 9, dimana JPU mengangkat isu seolah-olah saya ingin bebas dari jeratan hukum dengan menggunakan alasan Kadaluarsa.
Saya tidak tau mengapa JPU mengangkat issu ini karena saya dan Tim Advokat
tidak pernah mengangkat isu ini baik dalam persidangan maupun dalam pleidooi.
Saya kawatir jangan-jangan Replik yang dibaca bukan untuk persidangn  saya mungkin untuk persidangan lain.
Sekali lagi saya tegaskan bahwa JPU telah menyusupkan persoalan yang tidak pernah dipermasalahkan.


Menanggapi  Replik  JPU pada halaman 9 alenia ke 2 , saya kutip sebagai berikut :
“dari fakta-fakta persidanga tampak bahwa terdakkwa mengunakan pola-pola pencucian uang sehungan seolah-olah harta hasil kejahatan itu bersal dari kegiatan yang sah , Latar belakang terdakwa dibidang penyidikan pun membuat terdakwa menyusun suatu kontruksi dan argumentasi bahwa ada perbuatan yang terputus dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun dengan tehnik Folow the money menjadi jelas dan terang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa “

Tanggapan saya :
Sungguh saya tidak bisa memahami  apa makna dari kalimat ini.
Apakah JPU ingin menjelaskan pola-pola pencucian uang, atau ;
Apakah JPU ingin menjelaskan konstrusi suatu kejahatan,  dan ;
Apakah JPU ingin menjelaskan tehnik follow the money ?

Saya katakan demikian karena  antara satu anak kalimat  dengan  anak kalimat yang lainya sama sekali tidak nyambung, dan tidak diketahui pula apa maksud dan maknanya.

Bukan kah pada persidangan perkara ini, saya pernah menjelaskan bahwa transaksi dengan menggunaka travel cheque dan transaksi dengan menggunakan uang tunai adalah transaksi terang benderang  yang  berani melakukan transaksi demikian  hanya orang yang mempunyai uang yang bersih atau clear money.
Transaksi demikian bukan  merupakan  modus untuk meyamarkan asal-usul uang seperti apa yang dikatakan JPU.
Saya yakin bahwa JPU tidak memahami kejahatan tindak pidana pencucian uang secara utuh dan benar, termasuk tidak memahami istilah-istilah yg lazim digunakan dalam tindak piddana pencucian uang.

JPU tidak memahami apa makna istilah follow the money, ijinkan saya menjelaskan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan follow the money adalah kegiatan yang dilakukan oleh analis PPATK dalam rangka menganalisa transaksi keuangan yang mencurigakn untuk mengetahui underlying dari transaksi tersebut.
Dalam perkara ini tidak pernah JPU melakukan analisis transaksi keuangan apapun, tapi heranya menyatakan melakukan  follow the money.


Yang Mulia Majelis hakim,
Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,
Yang saya banggakan Tim Advokat Susno Duadji,
Dan anak bangsa pecinta kebenaran dan keadilan

Perkenankan saya mengutip replik JPU pada halaman 14
“Yang jelas telah terbukti dihadapan hukum adalah bahwa Sahril Djohan telah terbukti telah bersekongkol dengan memberikan  uang sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah ) kepada terdakwa Komjen Pol Susno Dujaji Sh,Mh.Msc dimana Sjahril Djohan telah mengakui kesalahnnya dan telah mendapat hukum yang setimpal. Dengan demikian yang merusak jalannya penegakan hukum karena mempercayai makelar kasus seperti Sjahrir Djohan , bukankah Terdakwa sendiri ? yakni Komjen Pol Susno Dujaji SH,Mh.Msc “

Menanggapi hal ini ;
Orang awam hukum pun akan bertanya-tanya mengapa JPU memaksa terdakwa untuk menuruti keterangan Sjahrir Djohan yang sudah jelas dan nyata pasang badan untuk menghukum terdakwa.
Mengapa JPU tidak mau berpikir, bukankah yang menyatakan bahwa saya telah menerima uang darinya Rp 500 Juta dari Sjahrir djohan hanyalah keterangan saksi Sjahrir djohan sendirian, yang merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh keterangan saksi lain dan tidak juga diperkuat oleh alat bukti yang lain"
Maka berdasarkan pasal 185 KUHAP kesaksian ini tidak ada nilai sama sekali karena tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.
Mestinya JPU harus malu menyampaikan hal ini diforum  persidangan yang mulia yang dipantau luas oleh segnap lapasian masyarakat di tanah air.

Keterangan Saksi yang lain seperti Haposan Hutagalung, Wani Sabu, dan saksi lainya serta alat bukti yang lain dengan jelas dan terang membuktikan bahwa Uang Rp 500 Juta BENAR dari Haposan Hutagalung telah diterima oleh Sjahriri djohan.
Dan Tidak ada satu alat bukti pun yang membuktikan bahwa uang tersebut diserahkan kepada saya.
Orang awam hukum pun  akan mengartikan fakta ini bahwa Sjahrir djohan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan penggelapan.

Mengapa JPU tetap ngotot mempertahankan kekeliruanya, tidak mau berpikir yuridis normatif, sehingga kita bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang keliru dalam sistem penuntutan, apakah benar ada issu kalau JPU tidak bisa membuktikan dakwaanya maka dia akan diberi sanksi administratif.
Maka kalau hal ini benar sungguh ironis sistem penuntutan yang terjadi dalam suatu negara yang menjung tinggi hukum dan HAM serta menghormati dan menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.
Bukankah semestinya JPU bertindak selaku aparat penegak hukum yang mewakili negara dalam menegakan hukum yang berkeadilan, artinya kalau terdakwa memang tidak terbukti bersalah maka JPU wajib hukumnya untuk menuntut bebas.

Tapi apa yang terjadi ?
terbukti bahwa  keterangan  saksi Sjahriri djohan  penuh kebohongan, hal kebohongan ini diperkuat oleh alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa yang satu sama lain bersesuaian membuktikan bahwa Sjahriir djohan telah berbohong.
Dari kebohongan itu terbukti  bahwa Sjahriri djohan TIDAK PERNAH DATANG ke rumah di Jl. Abusirin No 2 B Jakarta Selatan, artinya penyerahan Uang Rp 500 Juta kepada saya tidak pernah terjadi.

Saya kaget mengapa JPU malas untuk mencari fakta hukum untuk membuktikan apa yang didakwakan, koq malah " memplagiat " pembuktian perkara lain, yang tidak sama konstruksi hukumnya dengan perkara saya.
Harus diingat bahwa pembuktian dengan cara " memplagiat " tidak dikenal dalam dalam sistem hukum pidana.

Kalau demikian siapa yang merusak sitem hukum, JPU atau saya ?
Jawabanya saya serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.



Yang Mulia Majelis Hakim,
Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,```
Yang saya banggakan Tim Advokat Susno Duadji,
Dan anak bangsa yang merindukan kebenaran dan keadilan

Menanggapi Replik JPU terkait kedatangan Samsulrizal mokoagow sebagaimana tertulis pada halaman 17  pada angka 7, sebagai berikut :
“bahwa dapat dimungkinkan paraf terdakwa tertanggal 27 Desember 2008 merupakan rekaan terdakwa sendiri karena dengan kedudukanya tedakwa selaku mantan kabareskrim memungkinkan berbuat demikian walaupun terdakwa di dalam tahan sekalipun”

Menanggapi hal ini :
JPU seharusnya sangat berhati –hati dalam menyampaikan tuduhannya.
Bahwa tuduhan yang tanpa didukung alat bukti sama dengan fitnah.

Perlu saya jelaskan bahwa bukti Surat tugas perjalan Sdr SAMSULRIZAL MOKOAGOW adalah salah satu bentuk surat resmi dalam sitem Administrasi Polri.
Administrasi surat menyurat di lingkungan Polri sangat tertib, berpedoman pada petunjuk administrasi umum Polri ( Jukminu Polri ) yang baku, yang dipatuhi dengan ketat, diawaki oleh personil administrasi yang terdidik, terlatih dan berpengalaman yang diawasi dengan ketat menjadi objek dalam pengawasan dan pemeriksaan oleh inspektorat.
Saya sebagai anggota Polri dan tentunya institusi Polri sangat tersinggung dengan fitnah dan tuduhan JPU tersebut di atas.
Apabila JPU  TIDAK BISA MEMBUKTIKAN tuduhan kejam dan keji yang telah menghina dan merendahkan martabat Institusi Polri , saya dan anggota POlri yang lainya sangat tersinggung dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum terkait dengan penghinaan terhadap institusi Polri tersebut di atas.

Statment negatif JPU ini telah menuai protes keras dari masyarakat, untuk membuktikan  saya lampirkan pada duplik ini beberapa komentar masyarakat terkait pemberitaan hal ini.



Yang Mulia Majelis hakim,
Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,
Yang saya banggakan Tim Advokat Susno Duadji,
Dan anak bangsa pecinta kebenaran dan keadilan

Menanggapi Replik JPU halaman 20 s/d 23 tentang Pembelian Mobil Sedan Toyota Camry dan Travel Cheque, secara lengkap akan ditanggapi oleh Tim Advokad Susno duadji, namun secara umum akan saya sampaikan sebagai berikut.

Pembelian Mobi Sedan Toyota Camry ;
Sesuai keterangan Saksi Abdulrachman Pasya, Saksi Binsar Sitompul ( Mantan Dirlantas Polda Jabar ) dan Saksi dari PT. Astra Internasional Toyota Tbk, Cabang Bandung dan barang bukti berupa surat dan Nota saya, dapat sampaikan sebagai berikut :
Saya tidak pernah memerintahkan Sdr Maman Abdulrachman Pasya untuk mencari dan membeli mobil Sedan Toyota Camry, yang saya  saya perintahkan untuk mencari dan membeli adalah sdr Binsar Sitompul.
Maman Abdulrachman Pasya, saya perintahkan untuk mengeluarkan uang  yang berasal dari insentif Dispenda Jabar dan bukan uang yang berasal dari pemotongan dana pengamanan Pilkada Jabar guna membayar Sedan Toyota Camry tersebut.
Bahwa terkait pemotongan dana pengamanan Pilkada Jabar, saya sama sekali tidak mengetahui.,
Bahwa keterangan saya ini bersesuaian dengan keterangan Binsar Sitompul, saksi dari Dealer Astra Internasional Tbk Cabang Bandung, dan diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat ( Nota Kapolda Kepada Kabidku )
Sedangkan keterangan saksi Maman Abdulrachman adalah hanya keterangan seoramng saksi yang tidak didukung oleh saksi lain maupun alat bukti yang lain, jadi keterangan Maman Abdulrachman bukanlah alat bukti, melainkan keterangan bohong.
Aneh sekali ! JPU  mempercayai keterangan bohong dari pada alat bukti yang diakui oleh hukum pembuktian.
Saya mohon kepada JPU untuk mengingat kembali ketentuan pasal 185 KUHAP yang intinya ; harus ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.


Terkait dengan travel cheque ;
Bukankah saya dan Tim Advokad Susno duadji telah menyampaikan lugas dan tegas dalam pleidooi yang kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Febuari 2011 yang lalu, yang intinya ;
Pembelian Travel Cheque telah saya jelaskan secara tuntas mulai dari sumber uang sehingga peristiwa pembelian dan penggunaan travel cheque tersebut dengan didukung alat bukti berupa surat ( Akte Notaris, Kwitansi, cipy serifikat, dan Nota Kapolda kepada Kabidku ), jadi pembuktian sudah sempurna karena keterangan terdakwa didukung alat bukti dokumen authentik.
Sedangkan keterangan saksi Maman Abdulrachman adalah hanya keterangan seoramng saksi yang tidak didukung oleh saksi lain maupun alat bukti yang lain, jadi keterangan Maman Abdulrachman bukanlah alat bukti, melainkan keterangan bohong.
saya yakin bahwa JPU tau bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa saya bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan ( vide pasal 185 KUHAP )



Yang Mulia Majelis hakim,
Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,
Yang saya banggakan Tim Advokat Susno Duadji,
Dan anak bangsa pecinta kebenaran dan keadilan.

Sebenarnya inti dari dua perkara yang didakwakan oleh JPU kepada saya adalah ;

Dakwaan Pertama dengan alternatif 5 ( lima ) dakwaan yang intinya adalah ADA atau TIDAK ADA penyerahan uang Rp 500 Juta dari Sjahrir djohan kepada saya yang konon katanya pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 di rumah Jl. Abusirin No 2 B Jakarta Selatan.

Faktanya sebagaimana telah terungkap pada persidangan perkara ini dan juga sebagai mana saya dan Tim Advokad Susno duadji uraikan pada Naskah Pleidooi pada sidang hari Kamis tanggal 24 Febuari 2011 jangankan  peristiwa penyerahan uang, peristiwa kedatangan Sjahrir djohan ke rumah di Jl. Abusirin No 2 B Jakarta Selatan TIDAK PERNAH TERJADI.
Yang ada dan terbukti adalah SEGUDANG KEBOHONGAN Sjahrir djohan yang justeru MEMBUKTIKAN bahwa saya TIDAK PERNAH melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU pada dakwaan pertama.

Dakwan kedua dengan 4 ( empat ) alternatif dakwan yang intinya adalah ADA atau TIDAK ADA PERINTAH TERTULIS atau PERINTAH LISAN dari saya untuk memotong Dana Pengamanan Pilkada Jabar 2008  ; dan
Apakah saya MENERIMA atau TIDAK MENERIMA uang, barang atau jasa yang berasal dari pemotongan Dana Pengamanan Pilkada Jabar 2008.

Faktanya sebagaimana telah terungkap pada persidangan perkara ini dan juga sebagai mana saya dan Tim Advokad Susno duadji uraikan pada Naskah Pleidooi pada sidang hari Kamis tanggal 24 Febuari 2011 jangankan  PERINTAH TERTULIS PERINTAH LISAN PUN TIDAK PERNAH TERBUKTI, dan juga TIDAK ADA SECUIL PUN BUKTI TERTULIS, dan TIDAK SEORANG SAKSIPUN yang membuktikan bahwa saya menerima uang, barang atau pun jasa yang berasal dari pemotongan Dana Pengamanan Pilkada Jabar 2008.
Yang  ADA adalah SEGUDANG KEBOHONGAN Saksi Maman Abdulrachman Pasya.
Kebohongan tersebut didukung oleh alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Alat Bukti Surat ( Bukti tertulis ) yang bersesuaian satu sama lainya.
Yang pada intinya membuktikan bahwa saya TIDAK MELAKUKAN Perbuatan yang didakwakan oleh JPU pada dakwaan ke dua.

Mestinya JPU dalam melakukan PEMBUKTIAN harus selaras dengan Pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yaitu untuk mendapatkan " Keyakinan Jaksa " harus terlebih dahulu mendapatkan Dua Alat Bukti Yang Syah menurut hukum, dan untuk mendapatkan Alat Bukti Petunjuk harus ada Persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Dalam hal perkara saya,  baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua TIDAK ADA SATU Alat Buktikan yang berhasil ditemukan oleh JPU karena dalam masing-masing dakwaan hanya ada satu orang saksi rekayasa yang tidak didukung saksi lain dan tidak juga didukung oleh alat bukti lainya.
Jadi tidak ada alat bukti apapun, nah bagaimana Jaksa mau mendapatkan Alat bukti petunjuk, bagaimana pula JPU bisa mendapatkan " keyakinan jaksa "

Kalau sudah terbukti demikian apakah Tim JPU masih ngotot dan ngeyel untuk menghukum saya walaupun tanpa alat bukti apapun.
Kalau JPU masih juga mau menghukum dengan alasan OPINI MASYARAKAT yang dibahasakan dengan bahasa ilmiah  " VOX  POPULI VOX DEI "   akan dibuktikan oleh Tim Advokad Susno Duadji bahwa 96, 7 % masyarakat memberikan komentar melalui berbagai media yang pada intinya menyatakan ;
Susno duadji tidak bersalah,
Susno duadji Korban Rekayasa,
Bebaskan Susno duadji,
Dan sebagainya yang pada intinya memberikan dukungan moral.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada JPU bahwa ;
Lebih dari 1.725.000 Pengunjung web : www.susnoduadji.com yang dikelola oleh para pendukung Susno duadji untuk kebenaran yang memberikan dukungan kepada saya.
Lebih dari 325.000 facebookers yang memberikan dukungan kepada saya melalui Facebook.
Masih ada lagi dukungan persurat dari tokoh-tokoh masyarakat, LSM, Pemuda dan Tokoh adat dari seluruh pelosok Indonesia yang mendukung Susno duadji,.
Masih ada komentar positif dan dukungan dari sejumlah pejabt Formal kepada Susno duadji.

Dengan demikian bukti apa lagi yang TIm JPU perlukan !
Dan juga dengan uraian pada duplik ini saya tidak ingin mengatakan bahwa Tim JPU memanipulasi fakta, biarkankan Majelis Hakim dan masyarakat yang menilai.

Yang Mulia Majelis hakim,
Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum,
Yang saya banggakan Tim Advokat Susno Duadji,
Dan anak bangsa yang merindukan kebenaran dan keadilan.,

Diakhir duplik ini dengan segala hormat perkenankan saya mohon Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan dan menerima Duplik yang saya sampaikan sendiri maupun yang disampaikan oleh Tim Advokad Susno duadji dengan memberikan keputusan membebaskan saya dari segala tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam peradilan yang baik yang merupkan cita-cita para pencari keadilan.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain saya mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Ahir kata apabila ada perkataan, ucapan, dan tingkah laku saya selama persidangan perkara saya berlangsung sampai dengan hari ini, perkenankan saya mohon untuk dimaafkan.

Sebagai anak bangsa dari suatu bangsa yang menjunjung budaya yang adiluhung, Perkenankan saya menyampaikan pantun sebagai berikut :

Barat mata hari tidak di gunung,
Patah tertancap ketuk bendi kendaraan sultan,
Niat hati tidak untuk menyinggung,
Kata terucap adalah untuk kebenaran keadilan.

Kalau ada jarum yang patah tertancap,
Jangan disimpan di dalam peci,
Kalau ada kata yang salah ucap,
Jangan disimpan di dalam hati.

WABILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH,
 WASSALAMUALLAIKUM WAROKHMATULLAHI WABARROHKATU

Jakarta, 10 Maret 2011

Susno duadji

Susno: Untuk Apa Harta Banyak kalau Takut Suarakan Kebenaran

Ketua DPP Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada), Susno Duadji disambut oleh anggota Astrada di Bandara Dipati Amir, Bangka, Senin (15/10/2012). Kedatangan Susno Duadji ini ke Pangkal Pinang, Bangka untuk melakukan konsolidasi dengan pengurus Astrada Bangka Belitung (Babel)Ketua DPP Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada), Susno Duadji disambut oleh anggota Astrada di Bandara Dipati Amir, Bangka, Senin (15/10/2012). Kedatangan Susno Duadji ini ke Pangkal Pinang, Bangka untuk melakukan konsolidasi dengan pengurus Astrada Bangka Belitung (Babel)

Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, sempat mengatakan bahwa dirinya bisa hidup lebih tenang pascabebas dari tahanan Mako Brimob Depok pada 18 Pebruari 2011 lalu.

Read more:

Susno: Biar Masyarakat yang Nilai Salah atau Tidak

Mantan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Susno Duadji, tidak kaget Mahkamah Agung (MA) menolak kasasinya. Dia pun tetap dihukum 3,5 tahun karena terbukti bersalah dalam pidana korupsi saat penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno mengatakan dirinya sudah menduga putusan MA akan seperti itu karena saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2010 sudah tampak tanda-tanda kejanggalan.

Read more:

You are here: Home Berita Pilihan