'Kapal Keruk' Ada di DPRD dan Pejabat Dinas DKI - susnoduadji.com

susnoduadji.com

 

'Kapal Keruk' Ada di DPRD dan Pejabat Dinas DKI

Addthis

Jakarta - Kecolongannya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam menyusun APBD DKI 2013 dinilai tak lepas dari permainan antara politisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan oknum eksekutif di lingkungan dinas-dinas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti selama DPRD masih punya kepentingan dalam proyek, sulit berharap bersihnya APBD dari permainan anggaran. Dengan memiliki hak budgeting, DPRD bakal sulit langsung menerima keinginan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Ahok terkait penyusunan anggaran.

Pihak DPRD dianggap punya kemampuan menambah anggaran program proyek dalam penyusunan tanpa diketahui eksekutif. “Ya ini DPRD banyak kepentingannya. Makanya perlu e-budgeting karena hanya orang tertentu saja yang punya password,” kata peneliti ICW Danang Widoyoko kepada detikcom, Sabtu (26/10).

Danang melihat dengan porsi anggaran yang besar setiap tahunnya, APBD DKI sangat rawan permainan dari oknum pelaku korupsi. Beberapa pejabat eselon tiga yang tertangkap Kejaksaan menjadi contoh besarnya peluang korupsi lewat anggaran di DKI.

Ia pun menaruh apresiasi terhadap duet Joko Widodo dan Ahok yang serius membersihkan mafia anggaran. “Sekarang cegah dulu dibilangin. Kalau masih bandel ya sudah KPK mungkin bisa masuk,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif Sugiyanto mencermati selama ini ada saling kepentingan antara DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan APBD DKI. Baginya sulit kalau hanya melempar masalah ini ke satu pihak saja karena permainan anggaran sudah berlangsung lama.

Dengan porsi anggaran yang besar, APBD DKI rentan permainan karena banyak kepentingan titipan. “Ini salah dua-duanya. Jangan main lempar-lemparan salah. Tahun ini Rp 50 triliun lho (APBD DKI). Banyak yang ngendus mau karena ada banyak titipan, kepentingan buat ngeruk duit,” tutur Sugiyanto kepada detikcom, Sabtu (26/10).

Dia menjelaskan banyak mata anggaran dalam APBD yang punya potensi dikeruk sebagai proyek. Proses saling konsolidasi dan sama-sama “enak” antara DPRD dan eksekutif bisa dipahami dengan adanya kesepakatan program anggaran yang disusun.

Misalkan bila ada program anggaran yang diinginkan DPRD tidak diterima eksekutif, maka pengajuan yang dilakukan eksekutif bakal sulit disetujui DPRD. Simbiosis saling menguntungkan ini terus berlangsung sehingga permainan di oknum pejabat selevel eselon tiga dan empat cukup terlihat.

“Modusnya ya begitu. Satu nguntungin yang lain. Ini kan proyek bareng. Proyek fiktif yang sebenarnya murah ditulis gede, mahal. Duitnya di makan sama mereka. Lihat saja yang ditangkap sekarang sama Kejaksaan bagaimana."

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti menekankan
seharusnya setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) harus lebih hati-hati dalam pengawasan anggarannya mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI.

Pengawasan dilakukan lebih teliti hingga level seksi kecamatan atau kelurahan. Dengan anggaran besar dan masih diterapkan secara manual, ia tidak menampik peluang oknum bermain anggaran cukup terbuka. “Iya harusnya memang dinas-dinas yang rawan dan banyak anggarannya itu super hati-hati. Kepala Dinas harus melotot terus lihat susunan anggaran,” katanya kepada detikcom, Jumat lalu.

Sumber : detik

You are here: Home Politik 'Kapal Keruk' Ada di DPRD dan Pejabat Dinas DKI