Ada yang tidak sehat di tubuh MA soal Susno Duadji - susnoduadji.com

susnoduadji.com

 

Ada yang tidak sehat di tubuh MA soal Susno Duadji

Addthis

JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasasi perkara mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Susno Duadji yang telah menolak permohonan kasasi JPU dan kasasi terdakwa itu mendapat tanggapan dari pihak Kejaksaan Agung. Selain menolak permohonan kasasi itu, Susno juga dibebankan pemohon kasasi/terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.

Putusan MA itu mendapat tanggapan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto, yang menyatakan pihaknya sedang mempelajari salinan putusan tersebut. "Iya sedang dipelajari, saya tugaskan direktorat eksekusi untuk pelajari duduk persoalan. Ya satu dua hari lagi," katanya di Jakarta, kemarin. 

Andhi mengaku, tidak ada kendala dalam mempelajari salinan putusan itu. "Ya dipelajari, tidak ada kendala," ucapnya. Setelah dipelajari, kata dia, nanti diberikan petunjuk apakah putusan ini sudah benar sepenuhnya atau mungkin malah ada salah. Dan kemudian bila tidak ada masalah, pihaknya siap mengeksekusi Susno.


Menurut informasi yang diterima Waspada Online, putusan MA itu tidak ada "Perintah Eksekusi Penahanan" atau "Perintah Segera Masuk". Dan tidak mencantumkan amar hukuman apapun, baik pidana kurungan maupun pidana denda atau pidana pengganti. Sehingga, putusan itu melanggar pasal 197 ayat 2 huruf k KUHAP, yang intinya dalam setiap putusan, pengadilan wajib memuat beberapa hal termasuk "Perintah Segera Masuk" apabila terdakwa tidak ditahan.
 
Menanggapi itu, praktisi hukum, Irwandi Lubis, mengatakan, apabila sampai karena ‘sesuatu’ dalam putusan tersebut tidak dicantumkan amar putusan, putusan tersebut harus batal demi hukum dan putusan tidak dapat dilaksanakan. Putusan yang batal demi hukum itu sudah final, dan tidak ada upaya hukum lagi dan tidak dapat dieksekusi (venreechtwege nietig/ab initio legally null and void).
 
“Kalau memang putusan tersebut tidak mencantumkan amar karena alasan ‘sesuatu’ atau lalai misalnya, putusan harus batal demi hukum,” tegasnya kepadaWaspada Online.
 
Dikatakan petinggi LBH Medan ini, dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur pasal 197, maka putusan tersebut harus batal demi hukum sesuai pasal 197 (2) KUHAP.
 
Tanggapan yang serupa juga dilontarkan Direktur Gerakan Indonesia Bersih (GIB) 2.0, Adhie Massardi, yang berpendapat bahwa kasus yang menimpa Susno Duadji terdapat keganjilan dalam putusannya. Hal ini, kata Adhie, terlihat jelas dalam tubuh MA sendiri.

"Memang, kasus Pak Susno ini jelas terlihat ada keganjilan. Ini putusan aneh, bagaimana mungkin dalam putusan itu tidak mencantumkan amar putusan, yang mana ini jelas melanggar pasal 197 ayat (2) huruf 'k' KUHAP. Ini putusan aneh, ada yang tidak sehat di tubuh MA," ungkapnya kepada Waspada Online.

Seharusnya, putusan ini sudah merupakan final walaupun masih ada mekanisme peninjauan kembali (PK), namun hal itu tidak keputusan kasasi MA sudah berkekuatan hukum tetap. "Putusan ini nantinya pasti mengundang kontroversi, karena si pemohon kasasi akan terkatung-katung status hukumnya. Sehingga tidak ada kepastian hukum baginya," kata Adhie.

Karena putusan ini sangat terkait dengan penguasa, maka kewenangan KY atau Komisi Yudisial adalah merupakan solusi untuk menuntaskan kasus ini. "Harus ada pengawasan ekstra ketat dari Komisi Yudisial dalam memantau semua putusan yang dilakukan MA. KY harus ambil sikap. KY harus tahu dan menganalisis putusan ini," sebut Adhie lagi.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 melalui Putusan MA RI no.889 K/Pid.Sus/2012, tgl 22-11-2012.

Kasasi terdakwa ini diputus pada 22 November 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dan beranggotakan Leopad Luhut Hutagalung, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc dengan kode H-AH-AL dan hakim ad hoc dengan kode H-AH-MSL.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.

Sumber: waspada online

You are here: Home Profil Berita Pilihan Ada yang tidak sehat di tubuh MA soal Susno Duadji