Indonesia Butuh Revolusi Politik Pangan - susnoduadji.com

susnoduadji.com

 

Indonesia Butuh Revolusi Politik Pangan

Addthis

Subang, – Tak bisa dipungkiri, salah satu pembahasan tiap pertemuan negara di dunia ini adalah persoalan mengatasi ancaman krisis pangan, termasuk negara Indonesia. Dalam acara seminar nasional menyikapi persoalan panganyang bertemakan “Memperkuat Ketahanan Pangan Kemandirian dan Keamanan Nasional” di Aula Kantor Bupati Kabupaten Subang, Jawa Barat, berapa waktu lalu.

Acara yang diadakan koran Harian Umum Sinar Pagi Baru (SPB), dalam rangka puncak Hut yang ke 15. Hadir sebagai narasumber mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duadji, Tri Wahyudi, (Perum Bulog), Irjen Pol Benny Mokalu, (Staf Ahli Kapolri), perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Kemenko UKM dan Brigjen Pol Agus Riyanto (Karo Penmas Mabes Polri), sebagai pembuka acara Hut SPB yang ke 15.

Dalam pemaparannya, Susno langsung mengatakan dimasa reformasi ini justru nasib petani semakin kurang diperhatikan, khususnya oleh pemerintah. Hal itu terlihat, semakin tahun semakin banyak petani di desa yang berganti profesi.

 

“ Petani kita sekarang banyak yang frustasi lalu meninggalkan desa dan mengadu nasib ke kota. Tapi sayang, nasib mereka bukannya banyak berubah, justru banyak menjadi kuli kasar, karena mereka tak punya keahlian selain menjadi petani,” ungkap Susno dihadapan peserta seminar.

Selain itu dirinya juga prihatin ketika melihat kondisi lahan pertanian diberbagai daerah sudah banyak yang berganti fungsi. Contohnya, didaerah Jawa Barat, seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang. Dulunya dua wilayah itu merupakan salah satu program pemerintah menjadi wilayah “Lumbung Padi”, karena tanahnya sangat subur dan strategis untuk bercocok tanam padi.

Tapi apa lacur, wilayah Bekasi dan Karawang sudah beralih fungsi menjadi kota Industri. Lahan pertanian milik petani sudah disulap menjadi kawasan lahan industri. Nasib para petani kecil pun semakin dimiskinkan, akibat praktik para tengkulak yang semakin menyiksa dengan cara memonopoli harga padi.

“Saya harap masyarakat di kota Subang harus mempertahankan wilayah ini menjadi kota lumbung padi, mengingat Subang sangat strategis, karena tanahnya sangat subur,” tandasnya.

Waspada Krisis Pangan

Untuk itulah Susno menegaskan Indonesia harus segera melakukan agenda “Revolusi Politik Pangan”. Hal itu disebabkan karena kondisi pertanian di Indonesia sudah banyak beralih fungsi menjadi lahan industri dan pertambangan. Dampaknya, kebutuhan dan stok pangan di Indonesia terus menipis. Akhirnya, mau tak mau pemerintah pun akhirnya melakukan kebijakan impor beras, seperti dari negara Vietnam, padahal dulunya Vietnam belajar pertanian dari Indonesia.

“ Kalau kondisi ini dibiarkan saja, maka tak lama lagi Indonesia terjebak dalam ancaman krisis pangan, karena krisis pangan lebih berbahaya dari Narkoba. Sudahlah, Indonesia memang butuh revolusi politik pangan, ” ucap Susno yang saat ini giat menjadi petani di kampung halamannya, Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Dalam pemaparannya, Susno juga mengungkapkan data yang cukup memperihatinkan. Kondisi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara agraris dan lahan pertaniannya yang terbentang luas dari Aceh sampai Papua, ternyata setiap tahun mengimport komuditas pertanian. Hal itu tebukti, jika pada tahun 2015 jika pemerintah masih mengimpor ;

– Beras : 1,5 Jt Ton
-Singkong : s/d Maret 2916 : 987,5 Ton
– Jagung : 2,3 Jt Ton > $ 522,9 Jt
– Kedelai : 2,26 Jt Ton > $ 1,4 M
– Gula : 2,64 Jt Ton, untuk tahun 2016 : 3.22 Jt Ton
– Buah : 502,3 Ribu Ton > $ 647,3 Juta
– Daging : 80.000 Ton > $ 370 Jt
– Garam : 95.263 Ton > $ 3,7 Jt

“Kebijakan import itu bukanlah penyelesaian masalah, bukan obat yang mujarab untuk mengatasi masalah, import tak ubahnya sebagai “candu narkoba”, karena hanya membuat masyarakat kita menjadi ketergantungan pangan, menimbulkan masalah baru, juga menghabiskan uang negara,” tegasnya.

Susno juga menyarankan agar pemerintah mengembalikan fungsi Perum Bulog, seperti dimasa pemerintahan Orde Baru (Orba). Selain itu pemerintah harus segera menghentikan ijin lahan pertanian menjadi lahan industri dan pertambangan, menghentikan kebijakan impor pangan. Pihak kementerian yang terkait menangani masalah pertanian juga harus saling bersinergitas untuk meningkatkan kualitas pertanian.

“ Jangan lupa, juga harus menggalakkan generasi muda untuk berminat menekuni pendidikan dan menekuni wirausahawan dalam dunia pertanian, karena kondisi geografis alam negara kita ini sangat subur dan cocok untuk bercocok tanam,” ucapnya. (AH)

Sumber : tabloidbongkar

You are here: Home Sosial Indonesia Butuh Revolusi Politik Pangan