ICW Desak KPK Usut Pemborosan Anggaran SKK Migas - susnoduadji.com

susnoduadji.com

 

ICW Desak KPK Usut Pemborosan Anggaran SKK Migas

Addthis

 

 

 

JAKARTA, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga praktek dugaan korupsi di tubuh SKK Migas sudah berlangsung sejak lama. Salah satu indikator utama ialah membengkaknya anggaran lembaga yang dulu masih bernama BP Migas pimpinan Raden Priyono untuk menyewa gedung.

"Ini kalau dilihat, terlalu banyak ruang gelap. Belanja-belanja BP Migas (SKK Migas) memang patut diduga boros dan tidak efisien," ujarKoordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Bila dibandingkan dengan rencana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menganggarkan dana senilai Rp168 miliar, sewa gedung SKK Migas selama lima tahun kala itu justru menelan anggaran dua kali lipat, yakni mencapai Rp347,2 miliar. "Prinsip keuangan negara belum dilakukan seluruhnya oleh BP Migas (nama lama)," kata dia.

Dia juga mengaku kecewa dengan KPK yang seharusnya mengabaikan prinsip anggaran BP Migas bahwa tidak berasal dari keuangan negara. "KPK sih itu harusnya yakin saja, bahwa itu keuangan negara. Pengelolaannya pun negara. Aparaturnya juga aparatur negara," sesal dia.

Sekadar diketahui, Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mendesak KPK juga segera mengusut kasus ini.

Berdasarkan hasil audit khusus BPK kepada BP Migas yang diperoleh FITRA, ditemukan adanya dugaan penunjukan langsung pekerjaan fit out Gedung Wisma Mulia senilai Rp6 miliar oleh PT Sanggarcipta Kreasitama (SK) yang tidak sesuai ketentuan.

Sewa atas gedung Patra Jasa sendiri telah diakhiri pada akhir 2010 silam. Dalam proses penentuan gedung baru yang akan disewa untuk ditempati pada 2011, BP Migas memilih jasa konsultan untuk melakukan analisa dan evaluasi kebutuhan gedung yang sesuai dengan kepentingan lembaganya (fit out), yakni PT Procon International.

Perusahaan tersebut ditugaskan menganalisa dan evaluasi kebutuhan gedung untuk BP Migas sesuai Surat Perjanjian Nomor PJN-lll/BPDl0O0/20l0/S7 tertanggal 14 September 2010 silam.

Perusahaan jasa konsultan ini kemudian merekomendasikan Gedung Wisma Mulia di bilangan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, untuk memenuhi kebutuhan BP Migas tersebut. Keputusan itu berdasarkan kajian PT Procon International yang dimuat dalam Laporan Final Office Accomodation Study Report pada 9 November 2010.

Penawaran PT SK meliputi lantai 22 sampai dengan lantai 40 dengan luas 29.016,50 meter persegi, sewa ruang dan jasa pelayanan dan fasilitas parkir, dengan masa sewa selama lima tahun, senilai Rp 347,2 miliar. Perusahaan itu juga menawarkan untuk mengerjakan fit out senilai Rp 76 miliar.

Singkatnya, hasil pemeriksaan BPK ditemukan bahwa pengadaan pekerjaan fit out BP Migas tidak melakukan negosiasi harga. Kondisi tersebut tidak sesuai Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 021/PTK/Vll/2007 (Revisi-01) tentang Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan BP Migas Bab V Huruf E.

Di situ dinyatakan bahwa tata cara penunjukan langsung harus memenuhi tahap-tahap antara lain klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Hal tersebut mengakibatkan proses pengadaan fit out belum menjamin diperolehnya harga yang lebih kompetitif. 

 

Sumber : kompas

 

 

 

You are here: Home Tokoh Susno Profil ICW Desak KPK Usut Pemborosan Anggaran SKK Migas